Pangkalpinang, nidianews.com – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, menghadiri acara Penandatanganan Komitmen Bersama Forum Koordinasi Daerah dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi, Apel Siaga, dan Pengukuhan Petugas Lapangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (11/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh asisten, kepala dinas dan badan, Kabag Hukum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta para camat se-Kota Pangkalpinang.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Usai kegiatan, Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, termasuk dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan perjalanan dinas.
“Sejak awal kami sudah melakukan efisiensi. Dari awal sudah ada surat edaran untuk penggunaan BBM secara lebih efisien sehingga bisa menekan penggunaan BBM di Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Menurut Saparudin, efisiensi yang dilakukan memang tidak terlalu terlihat karena mobilitas aparatur di dalam Kota Pangkalpinang relatif dekat. Namun, langkah penghematan terbesar dilakukan melalui pengendalian perjalanan dinas.
“Penggunaan yang paling besar itu kan perjalanan dinas. Jadi artinya kalau perjalanan dinas juga menggunakan BBM. Untuk perjalanan keluar kota itu kita kurangi betul,” katanya.
Ia menegaskan, saat ini aparatur pemerintah yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tidak lagi diperkenankan menggunakan mobil dinas secara bebas. Pemerintah Kota Pangkalpinang menerapkan kebijakan yang sangat selektif terhadap perjalanan dinas, baik di dalam maupun di luar provinsi.
“Mereka yang keluar kota menggunakan mobil dinas itu sudah tidak kita perkenankan lagi. Jadi kita sangat selektif sekarang dengan perjalanan dinas, baik yang di dalam provinsi maupun di luar provinsi,” tegasnya.
Saparudin mengungkapkan, secara keseluruhan efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Pemerintah Kota Pangkalpinang mencapai sekitar Rp13 miliar.
“Kalau secara umum, efisiensi kita kemarin mencapai sekitar 13 miliar rupiah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh usulan perjalanan dinas dari organisasi perangkat daerah (OPD) harus mendapat persetujuan langsung dari Wali Kota sehingga hanya kegiatan yang benar-benar penting dan mendesak yang dapat dilaksanakan.
“Kalau perjalanan dinas itu pengajuannya ke Wali Kota. Jadi Wali Kota yang memutuskan. Kalau bukan undangan yang memang betul-betul penting, tidak akan kita izinkan untuk berangkat,” katanya.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga semakin mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui pelaksanaan rapat dan pertemuan secara daring untuk mengurangi biaya operasional.
“Kita juga sudah lebih banyak menggunakan pertemuan-pertemuan online,” tambahnya.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap efisiensi anggaran dapat terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel. (RE)
