Pangkalpinang, nidianews.com – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Fraksi PKS, Dodi Kusdian menyoroti maraknya fenomena anak muda asal Bangka Belitung yang memilih bekerja ke luar negeri secara ilegal. Hal itu disampaikannya saat kegiatan Reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 di Aula SMAN 2 Pangkalpinang, Jumat (15/5/2026).
Dalam dialog bersama peserta reses, Dodi mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya remaja dan lulusan sekolah yang tergiur bekerja di luar negeri tanpa jalur resmi.
“Fenomena anak-anak muda kita khususnya di Pangkalpinang, banyak pergi ke luar negeri, tapi kebanyakan ilegal. Ini menjadi masalah serius karena mereka menyebarkannya di media sosial dan membuat anak-anak muda lainnya tertarik,” ujarnya.
Menurut Dodi, pemerintah harus hadir memberikan solusi dan advokasi agar generasi muda tidak terjebak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia menilai pendidikan vokasi dan sekolah kejuruan perlu diperkuat agar lulusan siap masuk dunia kerja.
“Kami ingin aktivitas pendidikan kita mendorong muatan lokal dan kurikulum yang benar-benar disesuaikan dengan potensi sekolah masing-masing. Anak-anak SMK memang diarahkan masuk dunia kerja, sehingga mereka harus dibekali keterampilan yang sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Ia juga menegaskan DPRD siap mendukung penguatan pendidikan kejuruan, termasuk mendorong optimalisasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sekolah-sekolah agar pengelolaan anggaran lebih fleksibel dan kreatif.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penerapan BLUD tidak justru menambah beban guru dalam urusan administrasi.
“SDM-nya juga harus dipikirkan. Jangan sampai guru sudah mengajar, ditambah lagi mengurus administrasi BLUD,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Dodi turut memaparkan data terkait TPPO di Bangka Belitung yang dinilainya cukup mengkhawatirkan. Pada Maret 2025 tercatat sebanyak 69 warga Babel diduga menjadi korban TPPO. Selain itu, sekitar 74 hingga 76 pekerja migran asal Babel berhasil dipulangkan dari Kamboja dan Myanmar.
Menurutnya, angka tersebut hanyalah fenomena gunung es karena masih banyak kasus lain yang belum terdata.
Selain membahas persoalan tenaga kerja dan pendidikan, Dodi juga menyinggung pentingnya optimalisasi dana CSR perusahaan perkebunan sawit untuk mendukung dunia pendidikan di Bangka Belitung.
Ia menilai selama ini dana CSR lebih banyak digunakan untuk bantuan sosial yang sifatnya sementara, padahal jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang besar.
“Kalau CSR perusahaan perkebunan sawit ini dikumpulkan, nilainya miliaran rupiah. Bahkan tidak perlu terlalu bergantung pada APBD untuk membangun pendidikan,” ungkapnya.
Di akhir penyampaiannya, Dodi turut menyoroti potensi besar sektor pertambangan timah yang menurutnya belum dikelola secara optimal. Ia menyebut kebocoran pendapatan dari sektor timah masih sangat besar sehingga berdampak pada kecilnya royalti yang diterima daerah.
“Bangka Belitung ini sebenarnya kaya. Potensinya luar biasa, tetapi pengelolaannya belum maksimal,” tutupnya.(RE)
