Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah yang belum memenuhi belanja minimum Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat SRC Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (8/6/2026).
Asistensi dihadiri langsung oleh Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin, Penjabat Sekretaris Daerah Budiyanto, Plt Kepala Bakeuda Syafarudin, Inspektur Muhammad Syahrial, Kepala Bapperida Billy Jawari, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Sementara itu, secara virtual hadir Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. Andi Muhammad Yusuf dan Auditor Pemerintah Inspektorat Jenderal Kemendagri Okky Pardede.
Dalam asistensi tersebut, APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2026 dianalisis oleh Kementerian Dalam Negeri dan dikaitkan dengan berbagai indikator pembangunan daerah. Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah capaian positif yang diraih Kota Pangkalpinang.
Beberapa indikator yang mendapat perhatian antara lain penanganan stunting yang dinilai lebih baik dibanding rata-rata nasional, tingkat kemiskinan yang masih berada di bawah rata-rata nasional, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang jauh melampaui rata-rata nasional. Namun demikian, tingkat pengangguran masih tercatat sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Selain mengevaluasi indikator pembangunan, Kemendagri juga menyoroti pentingnya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi sektor-sektor potensial seperti pengelolaan persampahan, parkir, serta peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Saparudin menjelaskan bahwa realisasi PAD Kota Pangkalpinang hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang menggembirakan. Tercatat PAD telah mencapai Rp100,65 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang sebesar Rp89,28 miliar.
“Secara umum capaian PAD kita mengalami peningkatan. Ini menunjukkan upaya optimalisasi yang dilakukan mulai memberikan hasil positif,” ujar Saparudin.
Menurutnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan terus menggali potensi pendapatan yang sudah ada tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak maupun retribusi.
“Kita tidak akan menaikkan tarif. Yang kita lakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor yang sudah ada,” tegasnya.
Saparudin menambahkan, salah satu sumber peningkatan pendapatan daerah juga berasal dari dividen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pada tahun 2025, PDAM berhasil membukukan laba sekitar Rp4 miliar sehingga pemerintah daerah memperoleh dividen sebesar 15 persen dari keuntungan tersebut.
Meski sebagian besar indikator dalam APBD Tahun 2026 telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, penurunan dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi tantangan yang berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah.
Oleh karena itu, Saparudin mengapresiasi asistensi yang dilakukan Kemendagri karena dinilai memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan di tengah keterbatasan fiskal.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan berbagai upaya efisiensi belanja, termasuk penyesuaian anggaran perjalanan dinas. Langkah tersebut juga mendapat dukungan DPRD Kota Pangkalpinang yang turut melakukan penghematan anggaran sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kondisi keuangan daerah.
“Dari sisi perjalanan dinas, kita sudah melakukan efisiensi. Kementerian juga terus mendorong daerah untuk melakukan optimalisasi dan pengurangan belanja yang masih memungkinkan untuk diefisienkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa alokasi perjalanan dinas yang saat ini menjadi perhatian publik merupakan bagian dari keseluruhan struktur APBD yang masih terus dibahas dan disempurnakan. Anggaran tersebut pada tahap perencanaan disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.
Namun demikian, seluruh komponen belanja akan terus dievaluasi secara cermat agar penggunaannya semakin efektif, efisien, serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
Melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan dalam pembahasan APBD, ruang efisiensi yang tersedia berhasil dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun kinerja pemerintahan.
Dengan demikian, fokus tidak hanya tertuju pada besaran anggaran yang tercantum dalam dokumen APBD, tetapi juga pada komitmen seluruh pihak untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan Kota Pangkalpinang.
Ke depan, Prof. Saparudin berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan skema pengurangan dana transfer secara bertahap agar daerah memiliki ruang yang lebih memadai untuk menjaga belanja modal dan pembangunan infrastruktur.
“Kami berharap apabila ada pengurangan dana transfer, dapat dilakukan secara bertahap sehingga daerah tetap memiliki kemampuan untuk menjaga pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk terus menggenjot peningkatan PAD melalui optimalisasi berbagai sektor potensial, baik dari pajak daerah, retribusi, dividen badan usaha milik daerah, maupun sumber-sumber pendapatan sah lainnya.
Upaya tersebut dilakukan secara berkelanjutan bersama seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan serta pemangku kepentingan terkait. Di saat yang sama, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga terus melakukan penataan dan penyempurnaan struktur APBD agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga, sehingga program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.(*)
