Pangkalpinang, nidianews.com – Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin, menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berlangsung di Balai Betason, Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (25/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota didampingi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Organisasi, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Dalam sambutannya, Saparudin menegaskan bahwa pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dari siklus penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik itu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu evaluasi. Ketiga tahapan ini merupakan satu siklus yang terus berulang sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan publik di setiap perangkat daerah,” ujar Saparudin.
Ia menjelaskan, evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting untuk mengidentifikasi kekurangan dan menyusun langkah perbaikan pada program maupun layanan berikutnya.
Menurutnya, Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) merupakan instrumen resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang digunakan untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Namun demikian, Saparudin mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang ditemukan dalam proses evaluasi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, mulai dari keterlambatan penyampaian laporan, data yang belum lengkap, hingga kualitas evaluasi yang belum maksimal.
“Kita masih menemukan ada OPD yang terlambat melaporkan hasil evaluasi, ada yang belum lengkap, bahkan ada yang masih terkesan asal-asalan. Padahal evaluasi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana kinerja pelayanan publik yang telah kita laksanakan,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Saparudin juga mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Pangkalpinang yang baru saja memperoleh kategori Kualitas Pelayanan Baik berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, kita bersyukur karena hasil evaluasi Ombudsman menunjukkan pelayanan publik Pemerintah Kota Pangkalpinang berada pada kategori baik. Namun capaian ini jangan membuat kita cepat puas,” katanya.
Menurutnya, nilai yang diperoleh Pemkot Pangkalpinang sebesar 85,02 harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat ke level yang lebih baik lagi.
“Kita harus berani melakukan penilaian secara objektif terhadap diri sendiri. Jangan takut mengakui kekurangan. Dengan mengetahui kelemahan yang ada, kita bisa memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Saparudin juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak alergi terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menilai kritik yang disampaikan melalui media massa, media sosial maupun lembaga pengawas merupakan bentuk perhatian publik terhadap kinerja pemerintah.
“Hari ini yang mengawasi kita bukan hanya Ombudsman. Ada media, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat umum melalui media sosial. Semua ikut mengawasi pelayanan publik yang kita berikan. Itu hal yang wajar karena pemerintah daerah merupakan penyelenggara utama pelayanan publik,” katanya.
Ia menambahkan, semakin besar perhatian masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, maka semakin besar pula harapan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk terus berbenah.
“Jangan baper ketika mendapat kritik. Jadikan itu sebagai bahan introspeksi dan evaluasi. Kritik yang membangun adalah energi bagi kita untuk memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat Kota Pangkalpinang,” pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah, pejabat administrator, serta unsur terkait yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai upaya memperkuat budaya evaluasi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.(RE)
