Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga seluruh pemerintah daerah yang terdampak oleh aktivitas ekonomi di sekitarnya. Komitmen tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertema “Sinergi Hukum dan Inovasi Akademik dalam Tata Kelola Pertambangan Berkelanjutan di Era Transisi Energi dalam Perspektif Pembangunan Kota Pangkalpinang”, Kamis (16/7/2026).
Mewakili Wali Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengatakan bahwa meskipun Pangkalpinang berstatus zero tambang, aktivitas pertambangan di wilayah sekitar tetap memberikan dampak terhadap dinamika ekonomi kota.
“Secara administratif Pangkalpinang memang tidak memiliki aktivitas pertambangan. Namun, aktivitas ekonomi yang ditimbulkan dari kawasan pertambangan di daerah sekitar tetap memengaruhi struktur ekonomi Kota Pangkalpinang,” kata Juhaini.
Ia menjelaskan, tantangan pembangunan di Pangkalpinang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga kondisi lingkungan dan mitigasi kebencanaan. Berdasarkan data yang dipaparkan, indeks kerentanan bencana Kota Pangkalpinang saat ini berada pada angka 0,28, yang masih tergolong rendah.
Meski demikian, menurut Juhaini, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah. Karakteristik geografis Pangkalpinang yang berbentuk cekungan dengan titik terendah berada di kawasan Tamansari menuntut pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Mitigasi sejak dini sangat penting agar pembangunan tetap berjalan selaras dengan aspek keselamatan lingkungan dan ketahanan wilayah,” ujarnya.
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, dan praktisi tersebut, Juhaini berharap lahir berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang berkelanjutan sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional.
Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Dr. H. Saparudin, M.S.I., yang menjadi penutup sekaligus keynote message seminar. Menurutnya, keberlanjutan merupakan tanggung jawab seluruh daerah, bukan hanya wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam.
“Keberlanjutan bukan tentang daerah yang memiliki sumber daya alam, melainkan tentang bagaimana setiap daerah mengambil tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan. Pangkalpinang menunjukkan kepemimpinannya bukan sebagai kota tambang, tetapi sebagai kota yang membangun tata kelola yang cerdas, kolaboratif, dan berkelanjutan.”
Pernyataan tersebut menegaskan arah pembangunan Kota Pangkalpinang yang mengedepankan kolaborasi, inovasi, dan tata kelola yang baik sebagai fondasi menghadapi tantangan pembangunan di era transisi energi.
Melalui seminar nasional ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, praktisi hukum, dan dunia usaha dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memperkuat pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tengah perubahan lanskap ekonomi nasional.(RE)
