Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Prof. Saparudin, menegaskan komitmennya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) setelah dilantik untuk masa bakti 2026–2031.
Pelantikan pengurus DPW MIPI Bangka Belitung berlangsung di Ruang Pertemuan Betason, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Sabtu (11/7/2026), dan dihadiri Ketua Umum MIPI, Anwar Hafid, beserta jajaran pengurus pusat.
Dalam sambutannya, Prof. Saparudin menyebut terbentuknya DPW MIPI Bangka Belitung menjadi tonggak penting karena merupakan kepengurusan pertama organisasi tersebut di provinsi itu. Ia mengapresiasi dukungan pengurus pusat yang telah memfasilitasi pembentukan organisasi profesi di bidang ilmu pemerintahan tersebut.
“Kami merasa bangga dan bersyukur MIPI kini hadir di Bangka Belitung. Sebagai pengurus yang baru, kami tentu membutuhkan arahan dan bimbingan dari pengurus pusat agar organisasi ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” katanya.
Menurut Saparudin, MIPI memiliki posisi strategis dalam memperkuat kapasitas penyelenggaraan pemerintahan karena menghimpun akademisi, praktisi, aparatur pemerintahan, serta berbagai kalangan yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ilmu pemerintahan.
Ia menilai penyelenggaraan pemerintahan selalu menjadi perhatian publik sehingga setiap institusi pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itulah yang harus terus kita dorong bersama,” ujarnya.
Saparudin mengatakan, setelah pelantikan, DPW MIPI Bangka Belitung akan segera menyusun program kerja melalui rapat kerja organisasi. Program tersebut tidak hanya mengakomodasi agenda dari pengurus pusat, tetapi juga melahirkan berbagai inovasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Ia berharap kehadiran MIPI dapat menjadi ruang kolaborasi bagi akademisi, birokrat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(RE)
