Pangkalpinang, nidianews.com – Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap anak usia sekolah memperoleh hak atas pendidikan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di Ruang Mitro, Sun Hotel, Kamis (9/7/2026).
Mewakili Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustu Afendi, mengatakan pendataan ATS merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh anak usia 7 hingga 18 tahun mendapatkan akses pendidikan yang layak. Harapan kami ke depan tidak ada lagi pertumbuhan anak yang tidak sekolah atau putus sekolah di Kota Pangkalpinang,” kata Agustu.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara tahun 2026 masih terdapat sekitar 201 anak yang teridentifikasi tidak bersekolah. Karena itu, pemerintah akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan kelurahan, RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sekolah, hingga organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Menurut Agustu, proses verifikasi akan dilakukan secara by name by address (BNBA) dan seluruh data akan diintegrasikan ke dalam dashboard digital ATS. Sistem tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sehingga memudahkan pemerintah menentukan langkah intervensi.
“Kalau penyebabnya faktor ekonomi, tentu akan kita koordinasikan dengan instansi terkait agar bantuan bisa diberikan. Bisa berupa perlengkapan sekolah, beasiswa, maupun dukungan lain sehingga anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Efendi, menjelaskan saat ini dashboard ATS mencatat sekitar 400 anak. Namun, angka tersebut masih merupakan data awal yang belum seluruhnya terverifikasi.
“Hasil verifikasi lapangan pada 2025 menunjukkan jumlah ATS usia 7 sampai 18 tahun yang valid sebanyak 221 anak yang tersebar di tujuh kecamatan. Kecamatan Gerunggang menjadi wilayah dengan jumlah terbanyak,” katanya.
Menurut Effendi, pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, antara lain mengembalikan anak-anak yang putus sekolah ke jalur pendidikan nonformal melalui program pendidikan kesetaraan serta memberikan bantuan beasiswa.
Ia menambahkan, proses verifikasi tahun ini akan melibatkan operator kelurahan, operator sekolah, PSM, serta data dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama agar seluruh informasi yang masuk benar-benar valid.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap pendataan yang lebih komprehensif dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran sehingga angka Anak Tidak Sekolah terus menurun dan target tidak adanya pertumbuhan kasus ATS di daerah tersebut dapat tercapai.(RE)
