Pangkalpinang, nidianews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang mencatat realisasi pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 telah melampaui target yang ditetapkan. Hingga awal Agustus 2026, capaian pendataan telah menembus lebih dari 85 persen.
Kepala BPS Kota Pangkalpinang, Dewi Savitri, mengatakan target pendataan hingga 31 Juli 2026 sebesar 75 persen berhasil dilampaui, mencerminkan tren pelaksanaan sensus yang berjalan positif.
“Alhamdulillah, target per 31 Juli itu 75 persen dan sudah berhasil kita lampaui. Saat ini capaian pendataan sudah di atas 85 persen,” kata Dewi Savitri.
Ia mengapresiasi kerja petugas lapangan serta dukungan masyarakat yang dinilai berperan besar dalam kelancaran pelaksanaan pendataan.
Memasuki tahap akhir pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Pangkalpinang kini memfokuskan kegiatan pada penyisiran (sweeping) untuk memastikan tidak ada masyarakat maupun pelaku usaha yang belum terdata.
“Kita sekarang fokus melakukan penyisiran terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang belum sempat didata atau belum bertemu dengan petugas saat pendataan sebelumnya,” ujarnya.
Dewi menegaskan hasil akhir Sensus Ekonomi 2026 belum dapat diumumkan karena proses pendataan masih berlangsung dan data masih dalam tahap pengolahan.
“Saat ini pendataan masih berjalan sehingga data belum utuh. Rencananya hasil resmi akan kami rilis sekitar Desember 2026 atau awal tahun depan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewi juga meluruskan pemahaman masyarakat mengenai istilah desil yang kerap dikaitkan dengan Sensus Ekonomi.
Menurut dia, konsep desil tidak berasal dari Sensus Ekonomi, melainkan merupakan bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan penduduk ke dalam 10 kelompok berdasarkan metode Proxy Means Test (PMT). Jadi, konsep ini berbeda dengan Sensus Ekonomi,” jelasnya.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan nasional BPS untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia. Data yang dihasilkan akan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. (AS)
