Pangkalpinang, nidianews.com – Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tahun Anggaran 2027. Meski demikian, DPRD memastikan program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi prioritas tetap harus berjalan maksimal.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RAPBD 2027 di Ruang Paripurna DPRD Babel, Senin (9/11/2026).
Beliadi mengatakan, pembahasan RAPBD 2027 telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dilaksanakan.
“Memang di sana-sini banyak kekurangan karena keterbatasan dana. Namun, dalam keadaan kekurangan anggaran pun kita tetap harus memberikan pelayanan yang maksimal. Prioritas-prioritas pembangunan tetap harus dilaksanakan,” kata Beliadi.
Menurutnya, program yang tidak masuk dalam kategori prioritas menjadi bagian yang harus dievaluasi dan dikurangi. Langkah tersebut diperlukan agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang mendesak.
Selain RAPBD 2027, Beliadi juga menyoroti pentingnya pengesahan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Ia menilai regulasi tersebut sudah mendesak, mengingat persoalan perceraian, pernikahan dini, hingga kekerasan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
“Angka perceraian kita tahu tinggi. Pernikahan dini juga banyak, sehingga kita merasa Perda Perlindungan Perempuan ini sudah urgen dan segera harus kita paripurnakan,” ujarnya.
Beliadi berharap, kehadiran perda tersebut dapat memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan maupun menghadapi persoalan rumah tangga dan perceraian tanpa memperoleh perlindungan yang memadai.
“Semoga dengan perda ini, ke depannya kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini, serta perempuan yang bercerai dan tidak mendapatkan perlindungan bisa segera mendapatkan perhatian dan perlindungan,” katanya.
Ia menegaskan, regulasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemenuhan hak-hak perempuan di hadapan hukum sekaligus memberikan kepastian perlindungan.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Babel juga mengambil keputusan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Dengan demikian, tiga agenda legislasi dan penganggaran daerah menjadi perhatian dalam rapat paripurna tersebut, yakni RAPBD 2027, perubahan RZWP3K, serta pemberdayaan dan perlindungan perempuan.(RE)
