Pangkalpinang, nidianews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap pemerintah pusat segera menyalurkan dana bagi hasil (DBH) dan royalti timah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, termasuk mendukung pembangunan rumah sakit jantung yang belum dapat direalisasikan melalui APBD 2027.
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta mengatakan keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah dan DPRD harus menyusun prioritas secara ketat dalam pembahasan APBD 2027.
“Rumah sakit jantung belum bisa kita laksanakan karena kita sepakat dengan Pak Gubernur tidak menggunakan anggaran dari dana pinjaman. Tetapi kita tetap mendukung program itu, tinggal uangnya,” kata Edi seusai rapat paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
Menurut dia, percepatan penyaluran DBH dan royalti timah dari pemerintah pusat menjadi salah satu harapan untuk memperkuat ruang fiskal Bangka Belitung dalam membiayai program pembangunan strategis.
“Mudah-mudahan pemerintah pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah kepada kita, karena memang itu hak kita,” ujarnya.
Edi menyebut Raperda APBD 2027 yang disampaikan pemerintah provinsi memiliki nilai sekitar Rp2 triliun lebih. Sementara Perubahan APBD 2026 tidak mengalami perubahan besar karena pelaksanaan anggaran tahun berjalan sudah berlangsung dan penyesuaian akan dilakukan terhadap anggaran yang masih tersedia.
Dalam kondisi fiskal yang terbatas, Edi menegaskan pemenuhan layanan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Sektor kesehatan dan pendidikan, termasuk kewajiban dasar pemerintah daerah, harus diselesaikan sebelum anggaran diarahkan ke program yang bersifat nonprioritas.
“Layanan dasar itu harus kita penuhi dulu, baik kesehatan, pendidikan, semua. Lalu selanjutnya baru kita menginjak kepada prioritas yang lain,” katanya.
Ia mengatakan DPRD akan berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk memastikan anggaran yang terbatas tetap mampu membiayai kebutuhan masyarakat. Setiap program yang mendapatkan alokasi anggaran harus memiliki manfaat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Anggaran yang sempit ini harus cukup. Kalau ada lebih, baru kita gunakan untuk hal-hal yang nonprioritas, tetapi harus bermanfaat dan ada feedback-nya untuk provinsi,” kata Edi.
DPRD selanjutnya akan membahas Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027 bersama pemerintah provinsi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Edi berharap proses pembahasan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang mampu menjaga pelayanan publik sekaligus membuka ruang bagi pembangunan strategis di Bangka Belitung. (RE)
