Pangkalpinang, nidianews.com — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengungkapkan bahwa persoalan tata niaga timah di Pulau Belitung yang dalam beberapa bulan terakhir memicu keresahan masyarakat dan mitra usaha PT Timah memasuki babak baru. Pemerintah pusat disebut telah menyiapkan solusi melalui kebijakan tingkat nasional yang tinggal menunggu penyelesaian administrasi.
Hal itu disampaikan Didit kepada wartawan usai melakukan kunjungan ke Kementerian Pertahanan bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Belitung dan Belitung Timur, Senin (3/8/2026).
Menurut Didit, kondisi pertimahan di Belitung saat ini sedang menghadapi tekanan akibat habisnya kuota RKAB ekspor PT Timah yang hanya sebesar 3.000 ton per tahun. Dampaknya, pembelian timah masyarakat oleh mitra PT Timah menjadi tersendat dan harga di Belitung terpaut sekitar Rp100 ribu per kilogram dibandingkan Bangka.
“Akibatnya masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor timah sangat terdampak. Saya mengapresiasi mitra-mitra PT Timah yang masih berusaha membeli hasil tambang masyarakat meskipun mereka sendiri menghadapi ketidakpastian,” kata Didit.
Ia menjelaskan, berbagai upaya penyelesaian sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD Belitung, DPRD Belitung Timur, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Kementerian ESDM. Namun, revisi RKAB belum dapat dilakukan karena masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi sehingga pemerintah berhati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum.
Melihat situasi tersebut, Didit mengaku berinisiatif membawa persoalan itu ke Kementerian Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung serta unsur Forkopimda.
Menurutnya, langkah tersebut ditempuh bukan karena Kementerian Pertahanan memiliki kewenangan langsung di sektor pertambangan, melainkan untuk mendorong lahirnya kebijakan strategis di tingkat Presiden.
“Kami menyampaikan bahwa persoalan ini membutuhkan kepastian hukum dan kebijakan negara agar aset timah yang sudah berhasil diamankan tidak justru menimbulkan persoalan baru,” ujarnya.
Didit mengatakan, berdasarkan paparan pemerintah daerah, potensi timah yang belum dapat dipasarkan diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu hingga 15 ribu ton. Sementara sekitar 5.000 ton timah yang telah berada di gudang PT Timah juga belum dapat dibayarkan karena terkendala RKAB.
Ia mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlarut, bukan hanya aktivitas ekonomi masyarakat yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan meningkatnya risiko penyelundupan timah ke luar negeri.
“Kalau ini dibiarkan, ekonomi masyarakat akan stagnan. Ketika bicara ekonomi, berarti bicara soal perut masyarakat. Selain itu, ada potensi penyelundupan yang tentu merugikan negara karena penerimaan royalti dan pendapatan negara bisa hilang,” katanya.
Didit mengungkapkan, hasil komunikasi dengan pemerintah pusat menunjukkan adanya rancangan kebijakan yang telah disetujui Presiden dan kini tinggal menunggu penomoran resmi sebelum diumumkan kepada publik.
Ia juga menyampaikan bahwa Forkopimda Belitung Timur bersama manajemen PT Timah telah bertemu dengan para mitra usaha untuk menyampaikan perkembangan tersebut sehingga aksi demonstrasi yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada Rabu diperkirakan batal.
“Ini bukan hasil kerja DPRD Babel semata. Ini merupakan kerja bersama pemerintah daerah, DPRD Belitung, DPRD Belitung Timur, PT Timah, Kementerian ESDM, hingga Kementerian Pertahanan yang sama-sama berupaya mencari jalan keluar,” ujarnya.
Didit menambahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari manajemen PT Timah, dalam waktu dekat perusahaan akan mengundang para mitra untuk menyampaikan implementasi teknis kebijakan tersebut.
Bahkan, ia memperoleh informasi bahwa mulai Selasa, harga pembelian timah di Belitung direncanakan akan disamakan dengan harga pembelian di wilayah Bangka.
“Info yang saya terima, mulai besok harga timah di Belitung akan dibeli sama dengan harga di Bangka. Tinggal menunggu implementasi teknis dari PT Timah setelah kebijakan tersebut resmi berlaku,” kata Didit.
Ia berharap langkah tersebut dapat segera memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat penambang sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Pulau Belitung.(RE)
