Pangkalpinang, nidianews.com — Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (26/5/2025). Kegiatan tersebut berlangsung di Smart Room Center, lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas strategi pengendalian inflasi sekaligus upaya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pemaparannya, Juhaini mengutip penyampaian dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 sebesar 5,8 hingga 6,3 persen. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) ditargetkan tumbuh antara 2,4 hingga 4,0 persen.
“Pak Menteri menyampaikan bahwa ada tiga hambatan utama pertumbuhan ekonomi, yaitu sistem perizinan, keterbatasan infrastruktur, dan permasalahan produktivitas sektoral,” kata Juhaini.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah pusat menetapkan lima strategi utama, antara lain:
1. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi sesuai karakter sektor daerah.
2. Pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah.
3. Kebijakan moneter dan sektor keuangan yang adaptif.
4. Peningkatan iklim investasi dan kepastian hukum melalui harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.
5. Investasi pemerintah dan BUMD yang difokuskan pada sektor publik dan kebutuhan dasar.
“Daerah akan menerjemahkan strategi itu dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi Pangkalpinang, Juhaini menyebut bahwa tahun lalu terjadi kontraksi sebesar 3,2 persen.
“Awalnya kita targetkan 5,0 persen di 2026, namun dengan arahan pusat, kita akan sesuaikan menjadi antara 2,4 hingga 4,0 persen,” jelasnya.
Terkait dengan inflasi, Juhaini memastikan bahwa inflasi di Kota Pangkalpinang masih terkendali.
“Per April 2025, inflasi year-on-year kita 1,67 persen, dan month-to-month sebesar 0,8 persen. Artinya masih dalam batas aman,” ujarnya.
Pengendalian inflasi tersebut, lanjut Juhaini, tetap mengacu pada strategi 4K yang meliputi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif.
” ini akan terus kami terapkan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Pangkalpinang,” tutup Juhaini.(*)
