Bangka, nidianews.com – Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKB, G. A Subhan, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat kegiatan reses yang digelar di Kantor DPC PKB Kabupaten Bangka. Reses kali ini menghadirkan perwakilan majelis taklim dari Kecamatan Sungailiat yang didominasi kaum ibu.
Dalam pertemuan tersebut, Subhan mengatakan sejumlah persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat masih berkutat pada isu klasik, seperti bantuan sosial yang belum merata, permasalahan data desil, hingga infrastruktur dasar seperti lampu jalan.
“Keluhan yang disampaikan ibu-ibu ini sebenarnya sama. Pertama soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Banyak yang seharusnya menerima, tapi justru tidak masuk dalam daftar,” ungkap Subhan. Minggu (19/4/2026)
Ia menyoroti persoalan data desil yang dinilai masih amburadul. Menurutnya, terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi masyarakat dengan klasifikasi desil yang ditetapkan.
“Ada masyarakat yang tidak mampu tapi masuk desil 6 sampai 10. Sebaliknya, yang mampu justru masuk desil 1 sampai 5. Ini harus ditertibkan dan diperbaiki agar bantuan sosial maupun PBI Jaminan Kesehatan dari pusat bisa tepat sasaran,” tegasnya.
Selain bansos, persoalan lampu jalan juga menjadi perhatian serius. Subhan mengungkapkan banyak lampu jalan di wilayah Sungailiat yang tidak berfungsi, baik karena kerusakan, masalah token listrik, maupun belum terpasang sama sekali.
“Ini akan menjadi tugas kita untuk disampaikan ke dinas terkait. Data lampu jalan harus valid, mana yang pascabayar, prabayar, tenaga surya, dan mana yang belum terpasang. Dari total sekitar 8.000 titik di Kabupaten Bangka, itu harus dipetakan dengan jelas,” jelasnya.
Ia menekankan pentingnya perencanaan bertahap dalam penanganan lampu jalan, mengingat keterbatasan anggaran. Namun, menurutnya, progres perbaikan harus tetap berjalan setiap tahun.
“Kalau kita mampu perbaiki 10 titik, lakukan 10. Kalau tidak, 5 atau 3, tapi harus ada progres. Jangan dibiarkan gelap terus,” katanya.
Subhan juga menyinggung persoalan layanan PDAM, khususnya di wilayah Sinar Jaya Jelutung, yang hingga kini belum terealisasi meski telah dilakukan survei.
“Nanti kita dorong PDAM Tirta Bangka untuk segera menindaklanjuti. Kalau memungkinkan, segera dipasang jaringan pipa induk agar masyarakat bisa terlayani,” ujarnya.
Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan mekanisme dan keberlanjutan program Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih menyisakan berbagai kendala di lapangan.
“Semua ini menjadi PR kita bersama. Tentu akan kita selesaikan secara bertahap sesuai prioritas. Jika perlu kebijakan khusus, akan kita bahas bersama antara legislatif dan eksekutif,” tutup Subhan.(RE)
