Bangka, nidianews.com – Anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi P3P Denny Hasbi menggelar kegiatan reses dengan masyarakat di kediamannya di Jalan Jenderal Sudirman, Sungailiat, Minggu (19/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi warga mengemuka, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), persoalan lampu jalan, kebijakan zonasi sekolah, hingga perbaikan infrastruktur jalan.
Dalam dialog bersama warga, legislator P3P ini menjelaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang saat ini tengah dipersiapkan implementasinya di daerah.
“Pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, termasuk penyediaan lahan dan sumber daya manusia. Setiap Satuan Pelayanan Makan Bergizi minimal harus memiliki tiga tenaga gizi atau tenaga kesehatan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, di Kabupaten Bangka direncanakan akan dibangun sebanyak 32 titik layanan MBG. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 titik sudah mulai dibangun oleh pihak swasta maupun masyarakat yang bersedia menyediakan lahan.
“Lahan yang dibutuhkan minimal sekitar 1.000 meter persegi. Ini jadi salah satu tantangan, tapi juga peluang bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi,” tambahnya.
Selain program MBG, persoalan lampu jalan juga menjadi sorotan utama warga. Sejumlah titik lampu yang rusak dinilai membahayakan dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.
“Ada laporan dari warga terkait delapan titik lampu jalan rusak di lingkungan Cendrawasih. Ini akan segera kita sampaikan ke Dinas Perhubungan dan kita dorong masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Terkait kebijakan zonasi sekolah, ia menyebutkan bahwa saat ini masih mengacu pada aturan lama karena belum ada regulasi baru dari pemerintah pusat.
“Zonasi ini bertujuan untuk efisiensi, agar siswa bisa bersekolah lebih dekat dari rumah. Kalau ada kendala, masyarakat silakan melapor, nanti kita bantu koordinasikan dengan Dikpora dan pihak sekolah,” katanya.
Sementara itu, usulan perbaikan jalan, khususnya di wilayah Cendrawasih, juga menjadi perhatian. Namun ia menjelaskan bahwa proses pengusulan melalui mekanisme reses membutuhkan waktu sebelum direalisasikan.
“Usulan yang masuk tahun ini akan kita dorong melalui SIPD. Kemungkinan realisasi pembangunan baru bisa dilakukan pada tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Melalui kegiatan reses ini, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku. (RE)
