Pangkalpinang, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edi Nasapta, menegaskan seluruh rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi Nasapta usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LHP BPK atas LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 serta Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/6/2026).
Menurut Edi, DPRD telah memberikan sejumlah rekomendasi yang harus segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah, terutama terhadap berbagai temuan yang disampaikan BPK.
“Kita merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk segera menindaklanjuti semuanya. Yang harus diperbaiki segera diperbaiki, dan yang harus dikembalikan kepada keuangan negara, segera dikembalikan,” tegas Edi.
Ia mengungkapkan, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam rapat paripurna tersebut juga telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Pak Gubernur tadi juga sudah menyampaikan akan segera melakukan perbaikan. Seperti yang beliau sampaikan, yang merah harus cepat menjadi hitam. Artinya, seluruh catatan dan temuan akan dipercepat penyelesaiannya,” ujarnya.
Edi optimistis Pemerintah Provinsi mampu menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi tersebut bahkan sebelum batas waktu yang ditetapkan.
“Beliau akan melakukan percepatan-percepatan supaya sebelum tanggal yang ditentukan, kalau bisa semuanya sudah selesai. Itu harapan kita,” katanya.
Selain itu, Edi juga menyinggung salah satu temuan yang berkaitan dengan pembangunan dermaga. Menurutnya, persoalan tersebut juga telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan akan segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.
DPRD berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja maksimal dalam menyelesaikan setiap temuan pemeriksaan agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(RE)
