Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, memastikan aktivitas penyeberangan kendaraan lintas Bangka–Belitung yang sempat terhenti akibat kerusakan dermaga di Pelabuhan Sadai akan dialihkan sementara ke Pelabuhan Pangkal Balam.
Kepastian tersebut disampaikan Didit usai menerima audiensi dengan perwakilan sopir lintas Bangka–Belitung di Ruang Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (20/7/2026).
Audiensi digelar menyusul aspirasi yang disampaikan asosiasi sopir terkait dampak penghentian operasional Pelabuhan Sadai terhadap distribusi logistik dan mobilitas kendaraan antarpulau.
“Penghentian aktivitas di Pelabuhan Sadai dilakukan karena faktor keselamatan. Namun hari ini sudah ada solusi. Penyeberangan akan dialihkan sementara ke Pelabuhan Pangkal Balam oleh ASDP,” kata Didit.
Menurutnya, General Manager ASDP telah menyampaikan komitmen agar layanan penyeberangan melalui Pangkal Balam dapat mulai beroperasi paling lambat awal Agustus 2026.
Sebelum operasional dimulai, ASDP akan berkoordinasi dengan Pelindo untuk menyelesaikan pengaturan tarif dan administrasi agar proses pengalihan tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Kami berharap operasional bisa berjalan lebih cepat sebelum awal Agustus. Ini penting karena menyangkut kelancaran distribusi barang dan kebutuhan masyarakat serta aktivitas ekonomi antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung,” ujarnya.
Didit mengungkapkan, berdasarkan laporan pihak pengelola penyeberangan dan pemerintah daerah, kerusakan dermaga Pelabuhan Sadai tergolong berat sehingga tidak lagi layak digunakan untuk operasional.
Estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan menyeluruh bahkan mencapai sekitar Rp80 miliar.
“Kerusakannya cukup parah. Kalau dilakukan perbaikan total diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp80 miliar,” katanya.
Ia menjelaskan, karena pelabuhan tersebut melayani lintas kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meski demikian, penyelesaian permanen memerlukan dukungan pemerintah pusat.
Untuk itu, DPRD Babel akan mendorong koordinasi dengan Kementerian Perhubungan guna mempercepat penanganan kerusakan dermaga.
“Kami akan membangun komunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar ada percepatan penanganan. Namun karena pembangunan permanen membutuhkan waktu yang tidak singkat, maka solusi sementara adalah mengalihkan layanan penyeberangan ke Pangkal Balam,” ujar Didit.
Ia berharap pengalihan rute tersebut dapat menjaga kelancaran arus logistik, mencegah terganggunya pasokan kebutuhan pokok, serta meminimalkan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat terhentinya operasional Pelabuhan Sadai. (RE)
