Pangkalpinang, nidianews.com – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan mengawal pembahasan perubahan anggaran 2026 agar kebijakan belanja pemerintah daerah tetap diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edi Nasapta mengatakan penyerahan perubahan Rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 menjadi tahap penting untuk melihat kembali kondisi keuangan daerah setelah adanya berbagai penyesuaian sepanjang tahun berjalan.
“Alhamdulillah hari ini sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung RKUA-PPAS. Di situ kita akan memeriksa nanti bagaimana postur anggaran akhir ini,” kata Edi Nasapta seusai Rapat Paripurna DPRD Babel di Pangkalpinang, Senin (10/8).
Menurut dia, DPRD akan mencermati setiap perubahan dalam postur anggaran, terutama terhadap program dan kegiatan yang mengalami penyesuaian dari perencanaan awal.
Ia mengatakan perubahan anggaran merupakan hal yang wajar dalam pengelolaan keuangan daerah karena kondisi penerimaan maupun kebutuhan belanja dapat berubah sepanjang tahun.
“Duit ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir ini bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.
Edi menegaskan DPRD tidak hanya akan melihat perubahan anggaran dari sisi nominal, tetapi juga memastikan alokasi belanja memiliki manfaat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus diikuti dengan penentuan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia tidak terfragmentasi pada program yang kurang memberikan dampak.
“Kami insyaallah dari DPRD Provinsi akan terus mengawal daripada jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik,” katanya.
Ia juga mengharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan DPRD dapat mempertahankan sinergi dalam pembahasan perubahan anggaran tersebut.
Edi menilai soliditas antara eksekutif dan legislatif penting agar kebijakan anggaran yang disepakati benar-benar mampu mengoptimalkan sumber daya keuangan daerah.
“Semoga Pemprov dan juga DPRD selalu solid, sama-sama anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Provinsi Bangka Belitung ini,” ujarnya.
Rapat Paripurna DPRD Babel pada Senin juga mengagendakan penyampaian usul pendapat DPRD terkait pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Sementara itu, perubahan RKUA-PPAS 2026 selanjutnya akan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD akan mencermati kembali struktur pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas program agar perubahan anggaran tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.(RE)
