Pangkalpinang, nidianews.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, S.IP., mendesak PT Timah Tbk segera mengambil langkah cepat dengan berkoordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menyelesaikan polemik terhentinya pembelian pasir timah dari masyarakat di Pulau Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.
Menurut Beliadi, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap mata pencaharian ribuan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan timah.
“PT Timah harus segera berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengambil sikap. Jangan sampai persoalan ini terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat penambang di Belitung dan Belitung Timur,” ujar Beliadi.
Politikus Partai Gerindra itu menilai masih terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh sebagai solusi sementara sembari menunggu penyelesaian aspek administrasi dan teknis terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Salah satu opsi yang diusulkannya adalah mengalihkan sementara pasir timah hasil produksi masyarakat di Pulau Belitung ke Pulau Bangka, mengingat PT Timah masih melakukan pembelian pasir timah masyarakat di wilayah Bangka.
“Misalnya, pasir timah dari Belitung dimasukkan dulu ke Bangka. Soal mekanisme dan pengawasan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab PT Timah untuk mengaturnya. Yang terpenting, masyarakat tetap memiliki akses menjual hasil tambangnya,” katanya.
Beliadi menegaskan bahwa persoalan RKAB pada prinsipnya merupakan persoalan administratif dan teknis yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi serta koordinasi yang intensif antara perusahaan dan pemerintah.
Karena itu, ia meminta PT Timah sebagai badan usaha milik negara (BUMN) lebih proaktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk dengan Gubernur Bangka Belitung, guna mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
“Ini sebenarnya persoalan kecil kalau komunikasi berjalan dengan baik. PT Timah sebagai BUMN harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar solusi bisa segera ditemukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Beliadi menyoroti persoalan penghentian pembelian timah masyarakat yang dinilainya hampir selalu terjadi setiap tahun. Kondisi tersebut, menurut dia, menciptakan ketidakpastian bagi para penambang rakyat dan berdampak pada perekonomian masyarakat.
“Setiap tahun persoalan seperti ini selalu muncul. Berbulan-bulan masyarakat kesulitan menjual timahnya. PT Timah harus berbenah agar masalah ini tidak terus terulang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus menjadi prioritas karena menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat di Pulau Belitung dan Belitung Timur.
“Ini sudah urusan perut dan menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya para penambang di Pulau Belitung. Semua pihak harus sigap dan secepat mungkin mengambil keputusan agar masyarakat tidak semakin dirugikan,” pungkas Beliadi.((*)
