Jakarta, nidianews.com – Langkah Indonesia menuju terwujudnya Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) terus menunjukkan perkembangan. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang memperkuat sektor keuangan nasional, berbagai pemangku kepentingan mulai mempersiapkan langkah percepatan pembangunan ekosistem pusat finansial berkelas dunia.
Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, menegaskan bahwa keberhasilan PFII membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Pentingnya para stakeholder mengambil perannya masing-masing untuk dapat melakukan akselerasi ekosistem PFII agar Indonesia segera menjadi Pusat Finansial Global,” ujar Firdaus.
Sebagai bentuk dukungan terhadap agenda tersebut, SMSI telah menyiapkan rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang akan dimulai pada Juli 2026 di Bali.
“Oleh karenanya SMSI telah merancang serial FGD yang akan dimulai pada Juli 2026 di Bali, dengan menunjuk Agus Syabarrudin sebagai Ketua Steering Committee,” katanya.
Sementara itu, Senior Executive Advisor Fundbridge Globalink Investa yang juga Wakil Ketua Umum Pengembangan Ekonomi dan Kemitraan Luar Negeri SMSI, Dr. Agus Syabarrudin, menjelaskan bahwa FGD Seri I akan mengangkat tema “Fondasi Regulasi dan Arsitektur Keuangan Negara”.
“Diskusi akan berfokus pada penyelarasan peta jalan makro dengan strategi penanaman modal nasional sebagai fondasi pembangunan PFII,” ujar Agus.
Menurutnya, momentum ini sangat penting untuk memastikan seluruh instrumen negara siap mendukung lahirnya pusat finansial internasional Indonesia.
“Termasuk kesiapan bank-bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah sebagai jangkar mitra lokal agar mampu mengoptimalkan keberadaan PFII dalam pembiayaan kepada para pelaku usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya.
Salah satu agenda utama FGD adalah pembahasan integrasi berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal PFII dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan program hilirisasi industri.
Melalui skema tersebut, proyek-proyek strategis diharapkan tidak lagi bergantung pada APBN maupun pembiayaan konvensional, tetapi mampu mengakses sumber pendanaan global melalui kawasan finansial internasional.
