Dalam pengembangan ekosistem awal PFII, terdapat tiga pilar utama yang akan berperan, yakni regulator yang terdiri dari DPR, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyusun regulasi dan tata kelola; Kementerian Investasi/BKPM sebagai akselerator investasi; serta perbankan nasional, khususnya Himbara dan Bank Pembangunan Daerah, sebagai mitra pembiayaan di daerah.
Agus mengungkapkan, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, direncanakan menjadi salah satu pembicara utama dalam FGD Seri I guna mempertegas komitmen DPR dalam mempercepat penyelesaian regulasi operasional PFII.
Menurut Agus, kehadiran undang-undang baru harus segera diikuti dengan penyusunan aturan teknis agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam menarik investasi global.
“Lahirnya PFII bukan sekadar mengikuti tren global, tetapi merupakan kebutuhan untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Kita berharap regulasi turunannya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga memberikan pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia siap menjadi hub finansial yang aman, transparan, dan kompetitif,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Bank Pembangunan Daerah agar manfaat perputaran modal dari pusat finansial internasional dapat dirasakan hingga ke daerah-daerah.
Selain itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, juga direncanakan menjadi pembicara dalam FGD tersebut.
Menurut Agus, PFII akan menjadi katalis dalam meningkatkan realisasi investasi nasional sekaligus menarik minat sovereign wealth fund dan investor institusi global untuk masuk ke sektor riil Indonesia.
“Target investasi nasional tahun 2026 mencapai Rp2.041,3 triliun. Kehadiran PFII akan menjadi instrumen baru dalam menawarkan skema insentif yang lebih fleksibel bagi investor global, terutama untuk mendukung hilirisasi industri dan Proyek Strategis Nasional,” katanya.
Ia menambahkan, pola kolaborasi juga akan melibatkan ekosistem perbankan domestik melalui skema pembiayaan bersama (joint financing), sehingga investor asing dapat bermitra dengan bank-bank nasional dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan di Indonesia.
FGD Seri I menjadi langkah awal dalam membangun fondasi pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Ke depan, berbagai tantangan seperti penyusunan sistem kliring, penguatan regulasi investasi, hingga pengembangan teknologi finansial akan menjadi fokus pembahasan berikutnya.
SMSI optimistis sinergi antara pemerintah, DPR, regulator, industri perbankan, dan pelaku usaha akan memperkuat arsitektur keuangan nasional sekaligus membawa Indonesia menuju pusat finansial berkelas dunia.(*)
