Pangkalpinang, nidianews.com – Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoroti persoalan mekanisme klaim BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi memengaruhi kondisi keuangan rumah sakit hingga kualitas pelayanan kepada pasien.
Salah satu solusi yang didorong adalah penempatan petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit untuk mempercepat koordinasi dan memberikan kepastian dalam penyelesaian persoalan administrasi maupun klaim pelayanan kesehatan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Babel bersama sejumlah rumah sakit swasta dan BPJS Kesehatan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (2/11/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Babel, Heryawandi, mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan berjalan optimal. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menghambat pelayanan masyarakat.
“Dari sisi pengawasan, kita juga berkewajiban melakukan evaluasi. Sehingga kita berharap melalui evaluasi ini bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik ke depannya,” kata Heryawandi.
Ia menjelaskan, pertemuan yang melibatkan rumah sakit swasta dan BPJS Kesehatan tersebut menjadi momentum untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus membangun sinergi antarlembaga.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah mekanisme pengajuan klaim BPJS Kesehatan. Dalam forum tersebut, terungkap adanya persoalan klaim rumah sakit yang sebelumnya telah diajukan dan dibayarkan, tetapi kemudian diminta kembali untuk diproses ulang.
“Rumah sakit yang sudah mengklaim dan sudah dibayar pun ternyata BPJS bisa meminta ulang kepada pihak rumah sakit,” ungkapnya.
Heryawandi menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Sebab, ketidakpastian dalam penyelesaian klaim dapat memberikan tekanan terhadap operasional rumah sakit.
Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan berimbas terhadap standar pelayanan dan pemenuhan kebutuhan pasien.
Karena itu, Komisi IV mendorong BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi langsung dengan rumah sakit, termasuk melalui penempatan petugas di fasilitas kesehatan.
Keberadaan petugas BPJS di rumah sakit diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, mempercepat penyelesaian kendala administrasi, serta meminimalkan persoalan koordinasi antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Komisi IV DPRD Babel selanjutnya berencana menggelar pembahasan khusus bersama BPJS Kesehatan dan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan dalam rapat tersebut.
DPRD berharap evaluasi ini tidak berhenti pada pembahasan, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan.
Pasalnya, di tengah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, kepastian pelayanan dan kemudahan akses bagi pasien harus tetap menjadi prioritas, tanpa terbebani persoalan administratif antara penyelenggara jaminan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.(RE)
