Pangkalpinang, nidianews.com – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heryawandi, menyoroti peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi bersama aparat penegak hukum di Ruang Banmus DPRD Babel, Rabu siang (22/4/2026).
Menurut Heryawandi, tren peningkatan kasus tersebut menjadi alarm serius bagi semua pihak. Ia mengungkapkan, pada 2024 jumlah kasus masih di bawah 300, namun meningkat menjadi lebih dari 300 kasus pada 2025. Bahkan pada triwulan pertama 2026, angka kasus sudah mencapai lebih dari 30 persen dari total tahun sebelumnya.
“Ini yang mengejutkan kita, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas kasusnya. Maka hari ini kita lakukan sinkronisasi dan penguatan peran masing-masing stakeholder,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial. DPRD bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga lembaga terkait akan terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan.
“Rapat ini bukan yang pertama dan terakhir. Ke depan akan kita lakukan secara maraton untuk merumuskan langkah penanganan yang lebih efektif, termasuk kebijakan yang perlu diambil pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, Heryawandi juga menyoroti pentingnya pendekatan preventif melalui dunia pendidikan. Ia mendorong agar proses belajar mengajar dapat dikaitkan dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai benteng moral bagi anak-anak.
Terkait fasilitas rumah aman bagi korban, ia mengakui masih terdapat keterbatasan, baik dari sisi sarana maupun pembiayaan. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menganggarkan dan meningkatkan kualitas layanan tersebut.
“Rumah aman sudah kita siapkan, meskipun belum ideal. Tapi kita akan terus berikhtiar agar ke depan fasilitasnya semakin memadai,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, juga muncul wacana penerapan jam malam bagi anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Menurut Heryawandi, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Satpol PP.
“Ini bukan hanya tugas kepolisian, tapi juga semua pihak. Satpol PP juga punya peran. Intinya, semua harus berjibaku karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan klasik, terutama dalam mendukung peran lembaga perlindungan anak dan pendampingan korban. Meski begitu, DPRD akan terus mendorong kajian strategis agar langkah penanganan tidak salah arah.
“Dengan segala keterbatasan ini, kita berharap kasus-kasus ini tidak terus meningkat. Itu target utama kita,” pungkasnya.(RE)
